Raih Penghargaan Kinerja PTSL 2020, Ini Kata Gubernur Jatim

Dinas Kominfo Jatim || Gerbang News

Jawa Timur (Jatim) mampu meraih penghargaan kinerja Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Meski di tengah pandemi Covid-19, Jatim bisa mencapai target. Tahun yang lalu, yakni 1.000.870 produk PTSL. Sebagian besar adalah Sertifikat Hak Milik,” ungkap Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil usai memberikan penghargaan dan Penandatanganan Kerjasama dan Nota Kesepahaman Pembukaan Pelatihan Petugas Pengelola Pertanahan Daerah (P3D) di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jatim, Surabaya, Selasa (09/03/2021).

Dikatakan Sofyan Djalil, selama PTSL dilaksanakan, perlu perjuangan dalam menemukan solusi atas masalah krusial saat melakukan pendataan tanah masyarakat. Persoalan administrasi sampai benturan dengan wilayah hutan jadi masalah yang dihadapi BPN Jatim untuk menyukseskan program PTSL. “Keberhasilan ini terjadi berkat dukungan Ibu Gubernur dan seluruh Pemda Jatim,” tuturnya.

Sementara Gubernur Jatim Khofifah mengungkapkan, meski telah mendapatkan penghargaan, ia mengakui jika PTSL Jatim belum mencapai 100 persen. Kendati demikian, Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Jatim telah melakukan usaha.

“Kami berharap semua kepemilikan lahan setiap bidang di desa tersertifikasi, termasuk got dan sungai bisa teridentifikasi dan tersertifikasi. Sehingga kepemilikan masing-masing jelas, jika ada perubahan luas lahan bisa diketahui,” ujarnya.

Proses sertifikasi perdesa, menurut Gubernur, sangat penting agar status kepemilikan setiap bidang di Pemprov dan Pemda jelas. Karena banyak status kepemilikan yang ‘abu-abu’, sehingga bisa hilang atau pindah kepemilikan.

MoU kali ini, lanjut Gubernur, akan bisa menjamin ahli waris mendapatkan sertifikasi, sehingga menghidari terjadinya konflik sosial di internal keluarga. “Saat ini, aset-aset Pemprov yang paling banyak adalah sungai. Ini yang sekarang kita maksimalkan supaya tersertifikasi, termasuk tentu adalah aset milik daerah, milik Pemprov,” ungkapnya. ( Syam )