Ketua LSM JP2B Tanah Laut Soroti Permasalahan Perijinan Pembangunan Fugo Resort
Tanah Laut, Kalimantan Selatan || Gerbang News
Permasalahan perijinan yang dihadapi oleh Fugo Resort beberapa waktu lalu di berbagai media online, akhirnya menjadi sorotan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Politisi dan Pemimpin Bersih (LSM JP2B) Tanah Laut.
Haji Doni Ketua LSM JP2B Tanah Laut dalam menanggapi permasalahan perijinan pembangunan Fugo Resort dan memprediksi akan mengalami nasib seperti Pembangunan Mall Pelaihari City yang ada di Sarang Halang dekat dengan Rumah Sakit haji Boejasin Pelaihari, Jum’at (14/07/2023) di Sekretariat LSM JP2B Tanah Laut.
“Saya memprediksi, kejadian pembangunan Fugo Resort akan mengalami hal yang sama saat pembangunan Mall Pelaihari,” ujarnya.
Sangat miris apabila melihat keadaan ini, mengingat sepertinya pembangunan Resot Fugo di Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, dilaksanakan walaupun perijinan masih belum dikantongi.
Bahkan, dirinya mendapatkan informasi jika perijinan di urus oleh Bupati Tanah Laut. Padahal permasalahan perijinan seharusnya di urus yang bersangkutan sebagai investor.
“Pemerintah hanya memfasilitasi perijinan dan pendampingan. Misalkan memberikan rekomendasi, mengingat pembangunan Fugo Resort dengan luasan 10 ribu meter persegi lebih ini perijinan dikeluarkan oleh Kementerian,” terang Ketua LSM JP2B Tanah Laut.
Haji Doni yang juga salah satu cucu pendiri Kabupaten Tanah Laut mengungkapkan, hingga saat ini masyarakat Tanah Laut belum memiliki fasilitas publik yang modern.
“Kita kalah dengan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang sudah sejak lama mempunyai fasilitas publik pasar modern atau mall,” katanya.
Dimana yang ada hingga saat ini, permasalah Mall Pelaihari City belum bisa terselesaikan dengan baik. Padahal keberadaan Mall Pelaihari City tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dan akan mampu menjadi lapangan kerja, namun hingga saat masa-masa berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati belum juga tuntas.
“Permasalahan investasi kawasan Pelaihari City belum terselesaikan dengan baik dan harusnya hal tersebut menjadi Pekerjaan Rumah (PR) dan Tanggung Jawab Kepala Daerah dan Wakil Bupati untuk membangun Tanah Laut agar lebih maju dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya,” pungkas Haji Doni.
( Redaksi )
