Malang || Gerbang News
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat program kerja tahun 2026 pada Selasa (27/1/2025) di Malang.
Rapat dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Moch. Devis Susandika bersama Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Petrus Endria Effendhi.
Rapat dihadiri perwakilan TPID dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Moch. Devis Susandika menyampaikan, pembahasan program kerja 2026 diarahkan pada program strategis TPID Jatim, meliputi penguatan operasi pasar, koordinasi kebijakan administered prices, peningkatan produktivitas dan infrastruktur irigasi, dan penguatan kelembagaan serta pembiayaan petani.
Selain itu, juga terkait program penguatan SDM pertanian, kerjasama antar daerah, penyediaan transportasi, peningkatan kualitas infrastruktur produksi dan konektivitas, koordinasi pusat-daerah, peningkatan kualitas data, pengendalian ekspektasi inflasi, hingga peningkatan kapasitas pejuang inflasi.
Dalam diskusi disampaikan, capaian kinerja TPID OPD tahun 2025 dinilai sesuai target, bahkan beberapa indikator melampaui sasaran. Untuk target 2026, ditetapkan secara beragam, dengan beberapa program ditingkatkan dan sebagian tetap, menyesuaikan isu efisiensi masing-masing OPD.
Dinas Kominfo Jatim sebagai bagian dari TPID turut melaporkan capaian signifikan. Pada program pengendalian ekspektasi inflasi, Kominfo tercatat memproduksi 58 konten publikasi, melampaui target 25 konten. Selain itu, melalui optimalisasi portal Satu Data Jawa Timur, Kominfo Jatim merealisasikan keterisian data sektoral sebesar 80 persen, melebihi target 68 persen.
Meski dinilai berhasil, TPID Jatim berharap Dinas Kominfo dapat lebih mendukung integrasi data, khususnya untuk aplikasi SISKAPERBAPO agar dapat diakses melalui website 28 pemerintah kabupaten/kota.(Sumbri)
