Pimpinan Komisi II DPR RI Ungkap Modus BKD Manipulasi Data PPPK
Jakarta II Gerbang News
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ia mengungkapkan adanya praktik manipulasi data, yang dilakukan oleh sejumlah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di level pemda.
Menurut dia, praktik tersebut dinilai merugikan tenaga honorer, yang telah lama mengabdi, karena mereka justru tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK.
“Tidak jarang ditemukan bahwa beberapa BKD di daerah bertindak tidak sesuai aturan,” kata dia, dalam Konferensi Pers Komisi II, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia memberi contoh, ada tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun, namun tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. Sebaliknya, tenaga honorer yang baru bekerja satu tahun, justru dapat ikut seleksi.
“Hal ini terjadi karena adanya manipulasi data,” kata dia seperti dirilis dpr.go.id.
Selain itu, dirinya juga kerap menerima aduan seleksi PPPK yang sangat beragam.
“Misalnya, pada tahun sebelumnya, ada honorer yang dapat mengikuti seleksi, tetapi pada tahun ini datanya hilang atau tidak terdaftar, sehingga tidak dapat mengikuti seleksi. Selain itu, terdapat juga kasus di mana peserta yang telah lulus seleksi sebelumnya tidak mendapatkan formasi sesuai haknya,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Bahtra menekankan bahwa permasalahan ini harus segera diperbaiki, agar keadilan bagi tenaga honorer dan peserta seleksi PPPK dapat diwujudkan.
“Modus-modus seperti ini akan kami perbaiki ke depannya, agar rasa keadilan bagi tenaga honorer maupun peserta seleksi PPPK dapat terwujud, sehingga mereka mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku,” kata dia. (HS-08)