Talkshow Kopilaborasi Kadis Kominfo Jatim Bahas Raperda Ormas Pondasi Stabilitas Politik

Dinas Kominfo Jatim || Gerbang News

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur Dr Hudiyono, M.Si., mengatakan, guna mengawal stabilitas politik, ekononomi, dan sektor penting lainnya, diperlukan sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

Sebagai contoh kegiatan yang diadakan oleh Diskominfo Jatim berupa talkshow Kopilaborasi dengan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Masyarakat sebagai langkah sosialisasi dan mengawal stabilitas politik.

Hal ini disampaikan Dr Hudiyono saat membuka Talkshow Kopilaborasi dengan tema “Rancangan Peraturan Daerah Organisasi Masyarakat sebagai Pondasi Stabilitas Politik di Provinsi Jawa Timur”, di Ballroom Grand Dafam Hotel Surabaya, Minggu (21/11/2021).

Dikatakannya, berkat kerjasama pengawalan legislatif dan pelaksanaan program oleh eksekutif, berdampak positif terhadap berbagai sektor. Sektor ekonomi misalnya, selama masa pandemi, terutama pada Triwulan II, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur melesat hingga 7,05 Persen.

Pencapaian ini menjadi kabar gembira sekaligus energi positif bagi Jawa Timur di tengah berbagai upaya dalam menangani  Covid-19. Selain itu, pertumbuhan ini, Jatim mampu menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta dengan kontribusi 24,93 persen.

Oleh karena itu, menurut Hudiyono, raperda organisasi masyarakat sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat organisasi masyarakat berperan penting sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang, terutama pada bagian yang seringkali kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Tak hanya itu, organisasi masyarakat dapat juga sebagai wahana penyalur aspirasi hak dan kewajiban warga negara dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Masyarakat dapat memberikan aspirasinya kepada organisasi masyarakat yang kemudian disalurkan kepada lembaga politik atau pemerintah yang bersangkutan, guna mencapai keseimbangan komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan.

Dikatakannya, ada beberapa tantangan organisasi masyarakat sebagai upaya peningkatan pembangunan. Pertama, meningkatkan kerjasama dan koordinasi organisasi masyarakat dengan para pemangku kepentingan lainnya. Seperti pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan bidang kegiatannya yang dimiliki.

“Kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah dan swasta sangat penting untuk mempermudah dalam memberikan pelatihan, pengembangan dan motivasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Kedua, tantangan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kerjasama antar lembaga. Untuk meningkatkan eksistensinya sebagai lembaga yang kredibel, organisasi masyarakat harus mengupayakan kerjasama antarlembaga. Dengan kerjasama tersebut, akan menghasilkan donor-donor yang akan membantu pendanaan.

Ketiga, tantangan berupa meningkatkan partisipasi publik. Kontribusi organisasi masyarakat sangat penting dalam mendorong proses pembangunan yang bersifat partisipatoris. Tentunya peran tersebut tidak hanya sebatas konsep ataupun teori, peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah publik, advokasi untuk mereformasi kebijakan diperlukan agar lebih kondusif.

Keempat, mempertahankan sikap kritis dan objektif terhadap pemerintah meskipun mereka seringkali dilibatkan dalam berbagai program pemerintah. ( Syam )