Dinas Kominfo Jatim || Gerbang News
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan arahan kepada seluruh jajarannya, yaitu para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki kondisi ekonomi Jatim, sesuai tupoksi yang dimilikinya.
Arahan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada Rabu malam (15/07/2020), sebagai sebagai tindaklanjut Gubernur wanita pertama Jatim ini mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo kepada para kepala daerah, hari yang sama, pagi hari, di Istana Bogor.
Langkah perbaikan kondisi ekonomi tersebut, lanjutnya, untuk dilakukan terutama pada kuartal ketiga bulan Juli, Agustus, September 2020. Jika tidak, dikuatirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi lebih dalam.
Mengutip arahan Presiden kepada para kepala daerah, Gubernur Khofifah juga mengajak para KAOPD untuk juga segera mengganti channel, dari ordinary ke extra ordinary channel, dari channel yang rumit dan lambat menjadi channel yang cepat, serta dari SOP yang normal ke SOP yang shortcut.
“Beliau juga mengatakan, peraturan yang selama ini rumit harus diganti. Apabila diperlukan PERPPU, akan disiapkan PERPPU. Kalau PP dan Perpres perlu diubah akan diubah. Begitu juga dengan perda dan pergub harus diganti,” ujarnya.
Sementara itu, terkait penanganan covid-19, Gubernur Jatim ini menegaskan untuk terus dimasifkan langkah Tiga T, yaitu Testing, Tracing dan Treatment. Delapan provinsi menjadi perhatian utama Pesiden, karena menyumbang 72 persen kasus Covid-19, yakni DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sulsel, Kalsel dan Papua.
Dalam kesempatan sama, Gubernur juga mengingatkan upaya untuk terus menerus menciptakan kedisiplinan masyarakat guna mematuhi protokol kesehatan, serta sekaligus meningkatkan pengawasan di lapangan dengan melibatkan TNI dan POLRI.
Sementara itu, terkait percepatan realisasi belanja APBD, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota, diingatkannya agar menjadi perhatian semua dan dimaksimalkan. Karena di tengah situasi seperti saat ini yang bisa menggerakan ekonomi adalah belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD.
Ditambahkan, pengadaan belanja barang dan modal agar diprioritaskan untuk membeli produksi dalam negeri, khususnya produk UMKM. Diantaranya, berbagai kebutuhan alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) rapid tes masker dan ventilator yang sudah bisa diproduksi dalam negeri.
Pertimbangannya, pembelian produk dalam negeri akan menimbulkan multi-flier effect yang besar pada bergeraknya ekonomi daerah dan nasional. ( Syam )