Dinas Kominfo Jatim || Gerbang News
Memasuki pekan ketiga pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali, DPRD Jatim memberikan evaluasi, bahwa PPKM Darurat di Jatim hanya mampu atau sukses mengurangi mobilitas masyarakat, tapi gagal menurunkan sebaran Covid-19. Artinya, hasilnya tidak berbanding lurus.
Oleh karena itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengusulkan jika pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021di Jatim, maka PPKM Darurat jilid II di Jatim perlu dilakukan evaluasi total.
“Kenapa mobilitas masyarakat turun, tapi sebaran kasus Covid-19 justru semakin banyak. Padahal bersamaan dengan PPKM Darurat juga digencarkan vaksinasi untuk mempercepat herd immunity,” jelas Kusnadi saat dikonfirmasi, Sabtu (17/07/2021).
Politikus asal fraksi PDI Perjuangan ini sangat memahami jika semakin lama PPKM Darurat diperpanjang, maka beban masyarakat untuk sekedar bertahan juga semakin berat. Sebab, pembatasan dan penyekatan ruas jalan yang diberlakukan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat.
“Ini memang kondisi darurat dan melelahkan. Saya sebagai bagian penyelenggara pemerintahan provinsi Jatim meminta supaya aparat di lapangan jangan arogan dan kasar saat melakukan penertiban dan penegakan prokes, khususnya kepada pada pedagang. Karena mereka menjadi tulangpunggung ekonomi keluarga,” pinta Kusnadi.
Ditegaskan Kusnadi, kebijakan pemerintah terkait kedaruratan dengan pembatasan ini adalah setengah hati. Alasannya, karena pemerintah tahu tak sanggup menjamin kebutuhan rakyat sebagaimana amanat UU Karantina akibat keterbatasan anggaran.
“Makanya, aparat Satpol PP jangan arogan. Sebab, pemerintah juga tak sanggup memenuhi kebutuhan rakyat jika harus dilakukan lockdown. Pilihannya adalah setengah-setengah. Pembatasan jalan, tapi aktivitas masyarakat juga tetap jalan dengan berbagai pembatasan,” pungkas Kusnadi politisi asal Dapil Sidoarjo ini. ( Syam )