Surabaya || Gerbang News
Dalam rangka masa persidangan V Tahun Sidang 2020 – 2021, Jum’at (11/06/2021) pagi, Anggota Komisi III DPR RI Drs. H Bambang DH, M.Pd., melakukan kunjungan kerja ke Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Bertempat di Rupatama Sanika Satyawada, kedatangan anggota dewan dengan daerah pemilihan (Dapil) Surabaya – Sidoarjo itu disambut langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis Setyaningrum, S.Si., M.H.
Pada pemaparan Anev Bulanan GKTMS selama 1 (satu) semester, juga dihadiri Waka Polres Kompol Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.Si., bersama para PJU Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
Dikatakan Kapolres, bahwa saat ini, Polres Pelabuhan Tanjung Perak sedang melaksanakan kegiatan operasi penertiban masker guna mencegah penyebaran Covid-19 di 6 Kecamatan.
“Keenam Kecamatan tesebut adalah Asemrowo, Krembangan, Pabean Cantikan, Semampir, Kenjeran dan Bulak,” terang AKBP Ganis.
Selain itu, pihaknya juga telah menjalankan Program Dai Kamtibmas dari Toga dan Tomas masing-masing Polsek yang diwakili 4 orang untuk membantu melakukan himbauan protokol kesehatan dan kamtibmas.
“Alhamdulillah, pada tanggal 10 Desember 2019, Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil memperoleh WBK. Kemudian disusul WBBM tertanggal 21 Desember 2020,” ucap syukur Kapolres.
Menanggapi paparan dari Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Anggota Komisi III DPR RI Drs. H Bambang DH, M.Pd., menyampaikan, jika penanganan Covid-19 adalah di luar tugas pokok POLRI, dan POLRI berhasil melakukan pendekatan.
“Sehingga hal ini relatif luar biasa dalam pencapaian tugas dan tanggung jawab Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” ujar Bambang DH.
“Dimana Leadership Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak lebih menonjolkan komunikasi dengan masyarakat dalam setiap penyelesaian masalah,” tambahnya.
Anggota Komisi III DPR RI yang pernah menjabat sebagai Walikota Surabaya itu juga memberikan apresiasi terhadap Ruang Yanmas 24 jam Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sangat bagus.
Namun, saat ini perbandingan anggota Polri dengan masyarakat adalah 1 : 1500. Sedangkan idealnya adalah 1 : 500, yang sudah dilaksanakan di Bali, Jogja dan Papua. “Diluar 3 provinsi tersebut rasio jumlah Polri sangat kurang,” ulasnya.
“Maka dari itu, kami dari Komisi III yang membidangi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan berharap kerjasama penegak hukum semakin solid. Karena ditunjukkan para pimpinan elit penegak hukum,” imbuh Cak Bambang, panggilan khasnya di Surabaya.
Rencana kedepan, sambung Cak Bambang, Komisi III akan melakukan perbaikan tetap Represif untuk bandar, pengedar, pengguna dan akan dilakukan Rehab supaya dapat bertindak adil.
“Atensi di wilayah Dapil I wilayah Surabaya dan Sidoarjo, masalah narkoba banyak berasal dari Malaysia. Di Madura jadi pusat peredaran distribusi narkoba,” jelentrehnya.
“Dalam sebulan, kami dari Dapil I melakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar, yakni pelatihan konten kreator di Untag Surabaya, dengan mendidik anak membuat konten dan memilah berita-berita yang benar sebelum meng-share,” pungkas Bambang DH. (Syam)