Peraturan Dewan Pers Bersebrangan Dengan Maklumat Kabid Humas Polda Jatim Larang Wartawan Meliput

By Team Gerbang 07 Nov 2017, 04:35:16 WIBPolda Jawa Timur

Peraturan Dewan Pers Bersebrangan Dengan Maklumat Kabid Humas Polda Jatim Larang Wartawan Meliput

Surabaya - Gerbangnews.com

Dalam pemberitaan sebelumnya, Pihak Humas Polda Jatim memerintahkan atau menginstruksikan kepada semua jajarannya agar tidak memperbolehkan para Wartawan yang tidak terdaftar di Dewan Pers supaya tidak meliput di Polda Jatim dan Polres Jajarannya.

Namun, Sangat jelas telah diatur oleh UU RI No. 40 Tahun 1999, " Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak Mendirikan Perusahaan Pers dan Berbadan Hukum Indonesia, Bukan wajib daftar ke Dewan Pers. Mengingat tugas Dewan Pers hanya mendata perusahaan pers, Bukan mencekal Perusahaan pers. Seperti yang terpampang di Humas Mapolda Jatim, Senin (06/11/2017).

Berikut kutipan : UU RI - NO. 40 Tahun 1999 TENTANG P E R S
KETENTUAN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PERS
Pasal 9
1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Pasal 10 yang berbunyi, "Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya."
Pasal 11 yang berbunyi, "Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal."
Pasal 12 yang berbunyi, "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan."
Pasal 13 Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan
hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
Pasal 14
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

TUPOKSI DEWAN PERS
Pasal 15
1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers
nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
f. mendata perusahaan pers; (bukan menolak pendaftaran perusahaan pers atau mewajibkan daftar ke dewan pers)
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
a. organisasi pers;
b. perusahaan pers;
c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

PERATURAN DEWAN PERS Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang STANDAR PERUSAHAAN PERS
STANDAR PERUSAHAAN PERS 
Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi;
1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal.
8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.
10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan 
karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.
11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.
13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.
14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.
16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.
17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Dengan adanya larangan aturan tersebut sangat jelas, Bahwa Humas Polda Jatim melanggar UU RI - No. 40 Tahun 1999 tentang warga negara berhak mendapatkan informasi dan mengontrol kinerja pejabat publik dan terkesan menutupi Informasi Keterbukaan Publik serta melakukan upaya pembatasan, yang sekiranya berita dapat dipesan dan tidak boleh berita negatif terkait informasi Polda Jatim.

Sedangkan di setiap warga negara berhak mendirikan Perusahaan Pers dengan ketentuan Berbadan Hukum Indonesia, Bukan wajib terdaftar ke Dewan Pers. Jarena tidak memperbolehkan Wartawan yang dianggap tidak terdaftar ke Dewan Pers tidak jelas Legalitasnya.

Perlu diketahui, isi dari Undang - Undang Tentang Pers, Sudah jelas disebutkan dalam UU RI - No. 40 THN 1999 bahwa Dewan Pers hanya mendata Perusahaan Pers, Bukan mewajibkan mendaftar kepadanya. Bagaimanapun bentuknya bila Perusahaan Pers tersebut sudah Berbadan Hukum PT (khusus Pers) dan terdaftar ke Kemenkumham RI Keabsahan dan Legalitasnya sudah diakui oleh Hukum Indonesia, sesuai UU RI - No. 40 THN 1999. ( Red/Syam )

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Gerbang News

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Berita Apa Yang Anda Sukai?
  Korupsi
  Kriminal

Komentar Terakhir

  • Harga Speaker Aktif Simbadda

    Harga Speaker Aktif Simbadda ...

    View Article
  • Harga Speaker Murah Bass Mantap

    Harga Speaker Murah Bass Mantap ...

    View Article
  • Harga Speaker Aktif Niko Slank

    Harga Speaker Aktif Niko Slank ...

    View Article
  • Harga Speaker ACR 15

    Harga Speaker ACR 15 ...

    View Article