Forum Pers Independent Indonesia "LURUG" DPR RI

By Team Gerbang 21 Apr 2017, 22:32:28 WIBSejarah

Forum Pers Independent Indonesia "LURUG" DPR RI

Jakarta Gerbangnews.com

Komisi I DPR RI sambut baik kedatangan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) sekaligus menyikapi tuntutan massa aksi FPII. Dalam aksi yang kedua Kamis 13 April 2017 lalu, Komisi I yang diwakili Wakil Ketua Meutya Hafid dan anggota Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyambut perwakilan FPII. Forum Pers Independent Indonesia bersikukuk menuntut pencabutan kebijakan Verifikasi Media, QR Code versi Dewan Pers, Stop diskriminalisasi wartawan di Seluruh Indonesia dan mendesak digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Perwakilan FPII yang hadir antara lain, Kasihhati Ketua Presidium FPII dan Edy Piliang selaku Jubir Presidium beserta jajaran yang lain.

Wakil Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyampaikan, Tuntutan FPII menjadi catatan Komisi I DPR RI.
“ Tuntutan FPII bisa kami rasakan, Memang belum adanya tata kelola kewartawanan yang baik selama ini ,” Ujar Meutya.

Meutya juga menyampaikan akan memanggil Ketua dan Pengurus Dewan Pers, Menyampaikan tuntutan FPII. Ia mengaku, Komisi I sangat jarang bertemu dengan Pengurus Dewan Pers. Bahkan kata Meutya, Hanya setahun sekali Dewan Pers dipanggil membahas tentang Anggaran APBN untuk kebutuhan Dewan Pers per-tahunnya.
“ Kami dari komisi I DPR RI akan mempelajari tuntutan FPII ini, Jika memang dirasakan Verifikasi Media tersebut belum saatnya diberlakukan. Maka kami akan meminta Dewan Pers untuk mencabutnya sebelum ada Sosialisasi dan ketentuan -  ketentuan untuk Verifikasi dipahami seluruhnya ,” Jelasnya.

Pertemuan antara FPII dengan Komisi I DPR RI berlangsung singkat dan menghasilkan beberapa poin, Hal itu disampaikan Opan selaku Ketua Setnas FPII saat dijumpai awak media di gedung DPR RI, Selasa 18 April 2017.
“ Pertemuan tadi tidak banyak yang kami minta, FPII hanya menuntut Cabut Verifikasi Media versi Dewan Pers yang kami anggap sangat mendiskriminasikan pemilik media dan Insan Pers di Seluruh Indonesia ,” Tutur Opan.

Menurutnya, Verifikasi Media versi Dewan Pers sangat tergsesa - gesa tanpa adanya sosialisasi yang jelas. Bahkan kata dia, 74 Media yang sudah diversifikasi merupakan hasil dari Piagam Palembang tahun 2010.
“ Fatalnya, Verifikasi tersebut telah membunuh Perkembangan Media dan Kemerdekan Pers. Ini harus disikapi dengan sangat serius ,” Ungkap Opan.

Untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), Meutya meminta FPII segera melengkapi beberapa persyaratan yang diperlukan.

Di tempat yang sama, Ketua Deputi Jaringan FPII Hefrizal mendesak Dewan Pers melalui Komisi I DPR RI agar segera menggelar Siaran Pers untuk mencabut edaran yang sudah disebarluaskan ke Instansi Pemerintah, TNI dan Polri. Bahwa nama nama media yang sudah terverifikasi dan tersebar tersebut dibatalkan. ( Arifin/Tim )

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Gerbang News

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Berita Apa Yang Anda Sukai?
  Korupsi
  Kriminal

Komentar Terakhir

  • Rental Mobil

    Wow,, gelapin 20 mobil rental, canggih amat... udah lihai ini mah. Pengusaha besi ...

    View Article
  • jajaran jasa seo

    Good to know that... I love your site very much. ...

    View Article
  • Harga Speaker Aktif Terbaik

    Harga Speaker Aktif Terbaik ...

    View Article
  • harga speaker aktif murah berkualitas

    harga speaker aktif murah berkualitas ...

    View Article