Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Berdasarkan Putusan Pengadilan Dan Dilaksanakan Oleh Juru Sita

By Team Gerbang 16 Apr 2017, 19:11:25 WIBPendidikan

Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Berdasarkan Putusan Pengadilan Dan Dilaksanakan Oleh Juru Sita

Surabaya Gerbangnews.com

Beberapa waktu lalu kembali marak penarikan unit kendaraan konsumen yang dilakukan oleh Debt Collector (Penagih Hutang) dari suatu lembaga pembiayaan (Finance) di Kota Surabaya. Hal ini harus segera diakhiri, Karena lembaga pembiayaan yang nakal dalam menjalankan prakteknya mereka telah melakukan pembodohan kepada masyarakat yaitu bersembunyi dibalik Perjanjian/Sertifikat Fidusia. Perjanjian yang ada banyak berisi aturan - aturan/klausul - klausul yang memberatkan pihak Konsumen, Nasabah atau Debitur dan menguntungkan pihak Kreditor semata. Juga Sertifikat Fidusia yang mereka miliki belum tentu memiliki kekuatan hukum.

Pada kesempatan ini, Penulis berusaha mengupas tuntas tentang Das Sollen Das Sein (apa yang ada/terjadi dan bagaimana yang seharusnya) dari fenomena ini. Sehingga masyarakat dapat memahami Konstruksi Hukum, Proses Eksekusi di dunia lembaga pembiayaan. Pada saat seseorang membutuhkan kendaraan bermotor, Maka ia akan menggunakan jasa dari lembaga pembiayaan dengan cara mengangsur pembayarannya. Setelah membayar uang muka dan setuju dengan jumlah angsuran tertentu, Maka terjadilah suatu Perikatan/Perjanjian antara orang tersebut dengan lembaga pembiayaan yang untuk selanjutnya orang tersebut disebut Debitur/Konsumen dan lembaga pembiayaannya yang bisa disebut Kreditor. 

Tinjauan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Sesuai dengan Pasal 5 UUJF yang jelas tertulis bahwa : Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia, Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Di atas jelas dikatakan bahwa terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia harus berdasarkan Akta Notariil dan pembuatan Akta Notariil dimana secara bersama - sama Kreditor dan Debitur menghadap Notaris, dalam praktiknya hal ini tidak dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Mereka membuat Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa yang mana hal ini telah melanggar UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat 1 huruf h yaitu  menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Hak Eksekutorial Kreditor sebagai Penerima Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 UUJF yang berbunyi sebagai berikut bunyi Pasal 15: Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata - kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ". Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan Eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia meskipun memiliki kekuatan Eksekutorial tetap harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang - undangan, Karena Indonesia sebagai negara hukum selalu menempatkan hukum sebagai rujukan utama dalam melakukan segala tindakan. Dalam konteks hukum perdata, Eksekusi Objek Fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh juru sita yang dipimpin oleh ketua Pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 195 Ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement  (selanjutnya disingkat HIR) dan Pasal 54 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 195 Ayat (1) HIR
Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, Dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal - pasal berikut. (Rv. 350, 360; IR. 194.). Pasal 54 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Maka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia harus tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan. Khususnya hukum keperdataan, Termasuk UUJF sebagai peraturan khusus jaminan fidusia.

Das Sollen Das Sein (apa yang ada/terjadi dan bagaimana yang seharusnya)
Yang terjadi : Lembaga Pembiayaan dalam praktiknya telah melanggar UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18, Mereka menggunakan surat kuasa dalam proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia.
Lembaga pembiayaan melakukan penarikan barang jaminan (Unit) tanpa adanya perintah dari ketua pengadilan melalui juru sita, Mereka menggunakan jasa Debt Collector (Penagih Hutang) untuk menakut - nakuti konsumen.
Yang seharusnya : Seharusnya Lembaga Pembiayaan tidak menggunakan surat kuasa dalam proses terbitnya Sertifikat Fidusia sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
Seharusnya Lembaga Pembiayaan mengajukan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan dan bukan melalui pihak ketiga.

Kesimpulan :
Sesuai kajian di atas, Maka dapat disimpulkan bahwa walaupun Kreditur telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia tentunya harus dilihat bagaimana perolehan sertifikat tersebut? Jika perolehannya cacat hukum (karena adanya pelanggaran terhadap Undang - Undang Perlindungan Konsumen), Maka Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. 
Pemegang Sertifikat Fidusia sebagai penerima fidusia tidak serta merta dapat langsung Mengambil, Merampas, Menyandera, Menerima titipan dengan paksa atau apapun tanpa adanya perintah dari Ketua Pengadilan. Sertifikat Jaminan Fidusia bukanlah sertifikat sakti yang dapat memberikan kewenangan pada siapapun untuk mengambil jaminan/unit milik Debitur, Melainkan itu adalah satu syarat/kelengkapan untuk mengajukan eksekusi melalui pengadilan.

Pengambilan, Perampasan, Penerimaan titipan dengan memaksa, Penyitaan, Pengamanan atau apapun lembaga pembiayaan menyebutnya, Jika itu dilakukan oleh pihak ketiga suruhan lembaga pembiayaan adalah murni tindakan pidana dengan sanksi dan hukuman yang telah diatur dalam hukum di Indonesia. STOP PEMBODOHAN TERHADAP RAKYAT. 

Dr. Oscarius Y.A Wijaya,S.H.,S.E.,M.M.
optimuslawfirm@gmail.com

- Pemerhati Masalah Perlindungan Konsumen
- Pengacara Pada Kantor Hukum Optimus Law Firm
- Dosen di beberapa Universitas di Surabaya
( Arifin/Tim )

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Gerbang News

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Berita Apa Yang Anda Sukai?
  Korupsi
  Kriminal

Komentar Terakhir

  • firmanhusain

    hoak ...

    View Article
  • APH SEK RBP

    Kalau polisi sdh kerja sesuai dengan prosedur itu dan masih membutuhkan keterangan ...

    View Article
  • Best essay writing service

    Thankful such an awesome sum for sharing this glorious information! I am envisioning ...

    View Article
  • waste water treatment indonesia

    Wah parah juga nih kalau semisalnya membuang limbah semabrangan karena bisa mencemari ...

    View Article